image source : ​katadata.co.id

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) meminta para provider internet untuk memberikan bandwidth minimal 100 Mbps kepada pelanggannya. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Kominfo Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Jaringan Tetap Telekomunikasi.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2024. Artinya, para provider internet harus memenuhi ketentuan tersebut paling lambat pada tanggal tersebut.

Alasan Pemerintah

Pemerintah memiliki beberapa alasan untuk meminta provider internet memberikan bandwidth minimal 100 Mbps. Pertama, hal ini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat terhadap internet. Kedua, hal ini untuk mendukung perkembangan ekonomi digital di Indonesia. Ketiga, hal ini untuk meningkatkan daya saing Indonesia di kancah internasional.

Tanggapan Provider

Para provider internet menyambut baik kebijakan pemerintah ini. Mereka menyatakan siap untuk memenuhi ketentuan tersebut.

"Kami menyambut baik kebijakan pemerintah ini. Kami siap untuk memenuhi ketentuan tersebut," kata Direktur Utama PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Ririek Adriansyah.

"Kami akan terus berinvestasi untuk meningkatkan kualitas layanan internet kami," kata Direktur Utama PT Indosat Ooredoo Hutchison Tbk Ahmad Yahya.

Gambaran Umum Pelaksanaan

Pemerintah akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan ini. Jika ada provider internet yang tidak memenuhi ketentuan tersebut, maka akan dikenakan sanksi.

Sanksi yang dapat dikenakan kepada provider internet yang tidak memenuhi ketentuan tersebut antara lain:

• Peringatan tertulis
• Penghentian sementara kegiatan penyelenggaraan jaringan tetap telekomunikasi
• Penghentian permanen kegiatan penyelenggaraan jaringan tetap telekomunikasi

Pengaruh Bagi Masyarakat

Kebijakan ini diperkirakan akan memberikan pengaruh positif bagi masyarakat. Hal ini karena masyarakat akan mendapatkan akses internet yang lebih cepat dan stabil.

Akses internet yang cepat dan stabil akan memudahkan masyarakat untuk melakukan berbagai kegiatan, seperti bekerja, belajar, dan bersosialisasi. Hal ini akan meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup masyarakat.

Kebijakan ini juga diperkirakan akan mendorong perkembangan ekonomi digital di Indonesia. Hal ini karena akses internet yang cepat dan stabil akan mendukung pertumbuhan bisnis digital.

Kesimpulan

Kebijakan pemerintah untuk meminta provider internet memberikan bandwidth minimal 100 Mbps merupakan langkah yang positif. Kebijakan ini akan memberikan manfaat bagi masyarakat dan ekonomi Indonesia.

Selain manfaat yang telah disebutkan di atas, kebijakan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat di daerah pedesaan. Hal ini dikarenakan internet yang lebih cepat dan stabil akan memudahkan masyarakat di daerah pedesaan untuk mengakses pendidikan, kesehatan, dan layanan penting lainnya.

Kebijakan pemerintah ini merupakan langkah maju yang signifikan bagi transformasi digital Indonesia. Hal ini merupakan indikasi yang jelas bahwa pemerintah berkomitmen untuk menyediakan akses internet berkualitas tinggi bagi warganya.

Ikuti terus perkembangan berita terbaru seputar dunia bisnis dan teknologi dengan selalu mengunjungi website ​panemu.com/blog